Tiga SPBU di Takalar Disinyalir Terlibat Bisnis BBM Solar Bersubsidi Ilegal

by -143 views

Mobil pickup bermuatan solar ilegal yang diamankan Satreskrim Polres Takalar di SPBU Kalabbirang pada akhir Maret 2022 lalu.

KABAR-SATU,TAKALAR — Tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Takalar, disinyalir terlibat dalam bisnis Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi secara ilegal.

Berdasarkan informasi yang dihimpun pada Minggu (17/4/2022) malam, tiga SPBU yang disinyalir terlibat dalam praktik bisnis BBM Solar subsidi ilegal tersebut yakni, SPBU Kalampa dan SPBU Kalabbirang yang berlokasi di Kecamatan Pattallassang serta SPBU Tepo (Kalappo Red) di Mangarabombang (Marbo ted).

Bahkan, pada akhir Maret 2022 lalu, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Takalar berhasil mengamankan mobil pick up bernomor polisi DD 8582 PB yang mengangkut 32 jeriken BBM jenis solar di SPBU Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang.

“Pak Raf (oknum anggota Polres red) Takalar itu main besar di Pertamina (SPBU) Tepo, tapi yang banyak itu di Pertamina Kalampa. Ada juga itu tempat penimbunan di depan Pertamina Kalampa, belakang toko bahan bangunan. Punyanya juga pak Raf. Kalau yang SPBU Kalabbirang itu Dg. Ngawing yang main,” beber sumber yang minta dirahasiakan identitasnya demi keselamatannya, Minggu (17/4/2022).

Dilansir sebelumnya, pemilik SPBU Kalampa dan SPBU Kalabbirang Takalar, Chaeruddin menampik jika pihaknya telah menjual BBM jenis solar bersubsidi ke pelaku penimbun. Menurut dia, kemungkinan ada oknum yang bekerjasama membuat rekomendasi untuk membeli solar subsidi. Sebab, kata dia, pihaknya tidak bisa menolak jika ada rekomendasi dari instansi terkait.

“Ah saya tidak tahu itu, sebentar saya hubungi manajerku di sana. Saya akan sampaikan kalau di SPBU kami tidak melayani kalau tidak ada surat rekomendasi. Saya akan kasikan teguran besar, terima kasih infonya,” katanya via pesan Whatsapp, baru-baru ini.

“Kemungkinan di sini ada oknum kerjasama bikin rekomendasi, karena kami tidak bisa menolak kalau ada rekomendasi dari instasi terkait. Dan itu batas maksimalnya hanya bisa 75 liter. Karena kami hanya dapat jatah dari Pertamina hanya 8 KL (Kilo Liter),” ujarnya menambahkan. (rif)